Jenis Izin

  1. Jenis Izin
  2. data

No Nama Dasar Hukum Persyaratan Kewajiban Masa Berlaku (Tahun) Tim Teknis
1. IZIN REKLAME
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
  10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
  1. Surat Keterangan Usaha dari Desa untuk Permohonan Baru (File Format PDF) Unggah Fiskal untuk Perpanjangan Izin
  2. Fiskal (File Format PDF)
  3. NIB (File Format PDF)
  4. KTP (File Format PDF)
  5. NPWP Perorangan / NPWP Badan Usaha (File Format PDF)
  6. PBG/IMB/Perjanjian Sewa-menyewa Bangunan (File Format PDF)
  7. Izin Reklame Asli (Untuk Perpanjangan) (File Format PDF)
  1. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Pemasangan reklame jenis apapun tidak boleh melintang dan tidak menghalangi reklame lainnya;
  3. Membongkar, menurunkan, melepas dan atau membersihkan serta mengembalikan tempat tersebut sesuai dengan kondisi semula sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
  4. Melakukan daftar ulang apabila reklame tersebut bersifat tetap dan membayar pajak reklame bagi objek pajak reklame sesuai peraturan yang berlaku.
 1 Ya
2. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

 
  1. Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) (File Format PDF)
  2. Ijazah dan Transkip Nilai (File Format PDF)
  3. Surat Rekomendasi Profesi (File Format PDF)
  4. KTP (File Format PDF)
  5. Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. NPWP (File Format PDF)
  7. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standar Profesi.

 5 Ya
3. SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Perpres Republik Indonesia No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  4. NPWP (File Format PDF)
  5. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)
  6. Sertifikat Kompetensi (File Format PDF)
  7. Surat Rekomendasi Profesi (File Format PDF)
  8. Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan standar profesi.

 

 5 Ya
4. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
  5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
  1. Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  5. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)
  6. Pasfoto Berwarna (PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
5. SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara;
  6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara.
  1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan, PP & KB (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)
  8. Keterangan Domisili dari Desa (Wajib Bagi Pemohon yang Beralamat di Luar Morowali) (File PDF)

Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standard pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan

 5 Ya
6. SURAT IZIN PRAKTIK KESEHATAN MASYARAKAT
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) Aktif (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
7. SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
8. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi;
  3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
9. SURAT IZIN PRAKTIK ANALIS KESEHATAN
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
10. SURAT IZIN PRAKTIK KESEHATAN LINGKUNGAN
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
11. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  1. Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian (STRTTK) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
12. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
  6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan, PP & KB (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)
  8. Keterangan Domisili dari Desa (Wajib Bagi Pemohon yang Beralamat di Luar Morowali) (File PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
13. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan, PP & KB (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)
  8. Keterangan Domisili dari Desa (Wajib Bagi Pemohon yang Beralamat di Luar Morowali) (File PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
14. IZIN OPERASIONAL PRAKTIK MANDIRI
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  4. Peraturan Bupati Morowali Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali;
  6. Rekomendasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 440/11.04/Rekom/DKPP-KBD/I/2023, Tanggal 16 Januari 2023.
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP (File Format PDF)
  3. Izin Reklame (File Format PDF)
  4. Ijazah (File Format PDF)
  5. Rekomendasi Ikatan Profesi (File Format PDF)
  6. IMB/PBG/Surat Keterangan Tidak Layak IMB (Luas Bangunan) (File Format PDF)
  7. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Apotek dalam Hal Pengambilan Obat (File Format PDF)
  8. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Medis antara Puskesmas dengan Pengelola Sarana Praktik Mandiri (File Format PDF)
  9. Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Penanggung Jawab Tempat Praktik (File Format PDF)
  10. Data Sarana dan Prasarana (File Format PDF)
  11. Daftar Nama Tenaga Kerja (File Format PDF)
  12. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat Laporan Hasil Pelayanan (File Format PDF)
  13. Surat Keterangan Usaha dari Desa (File Format PDF)
  14. Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  15. Keterangan Domisili dari Desa (Wajib Bagi Pemohon yang Beralamat di Luar Morowali) (File PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi

 5 Ya
15. SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Perpres Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Perbup Morowali No 63 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP (File Format PDF)
  3. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  4. Ijazah dan Transkip Nilai (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Profesi (File Format PDF)
  6. Rekomendasi Dinas Kesehatan, PP & KB (File Format PDF)
  7. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  8. Keterangan Domisili dari Desa (Wajib Bagi Pemohon yang Beralamat di Luar Morowali) (File PDF)

Menaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan standar profesi.

 5 Ya
16. SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Perpres Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan Perekan Medis;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP (File Format PDF)
  3. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  4. Ijazah dan Transkip Nilai (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Profesi (File Format PDF)
  6. Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  7. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan standar profesi

 5 Ya
17. PKKPR NON BERUSAHA
  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Penataan Ruang;
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
  7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
  8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
  1. Surat Kuasa, Apabila di Kuasakan (File Format PDF)
  2. KTP Yang Bermohon/ KTP yang dikuasakan (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Sertifikat Atas Tanah Yang dimohon (File Format PDF)
  5. Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan (File Format PDF)
  6. Rekomendasi dari Dinas PUPR yang memuat Koordinat polygon batas letak Lokasi (File Format PDF)
  7. Surat Permohonan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (File Format PDF)
  1. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
  2. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  3. Mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang. 
  4. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
 3 Ya
18. SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten MorowalI.
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP Sekolah (File Format PDF)
  3. NPWP Penanggungjawab (File Format PDF)
  4. Akta Notaris (File Format PDF)
  5. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (File Format PDF)
  6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (File Format PDF)
  7. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen di atas Materai 10.000 (File Format PDF)
  8. Hasil Studi Kelayakan (File Format PDF)
  9. Sarana dan Prasarana Pendidikan (File Format PDF)
  10. Pembiayaan Pendidikan (File Format PDF)
  11. Manajemen dan Proses Pendidikan (File Format PDF)
  12. Isi Pendidikan (File Format PDF)
  13. Sistem Evaluasi (File Format PDF)

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

 3 Ya
19. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887:
  2. Perpres RI No 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.
  1. Surat Tanda Registrasi (STR) (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan, PP & KB (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)
  7. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Standar Profesi

 5 Ya
20. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KARDIOVASKULER
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  1. Surat Tanda Registrasi (File Format PDF)
  2. KTP (File Format PDF)
  3. NPWP (File Format PDF)
  4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (File Format PDF)
  5. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)

Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi

 5 Ya
21. SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Perpres Republik Indonesia No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1911/2023;
  5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Dan Kewajiban; Pungutan Retribusi Perizinan Dan Penerbitan Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan
  1. Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) (File Format PDF)
  2. Ijazah dan Transkip Nilai (File Format PDF)
  3. Surat Rekomendasi Profesi (File Format PDF)
  4. KTP (File Format PDF)
  5. Rekomendasi Dinas Kesehatan (File Format PDF)
  6. NPWP (File Format PDF)
  7. Surat Keterangan Tempat Praktik (File Format PDF)

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standar Profesi.

 5 Ya
22. SURAT KETERANGAN PENELITIAN
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
  3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
  1. Rekomendasi Dinas Kesbangpol (PDF)
  2. Permohonan Izin Penelitian (PDF)
  3. KTP (PDF)
  4. Kartu Mahasiswa Aktif (PDF)
  1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitan yang dimaksud;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
  3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
  4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka izin penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 1 Tidak
23. SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP Badan Hukum (File Format PDF)
  3. NPWP Penanggungjawab (File Format PDF)
  4. Akta Notaris (File Format PDF)
  5. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (File Format PDF)
  6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (File Format PDF)
  7. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen di atas Materai 10.000 (File Format PDF)
  8. Hasil Studi Kelayakan (File Format PDF)
  9. Sarana dan Prasarana Pendidikan (File Format PDF)
  10. Pembiayaan Pendidikan (File Format PDF)
  11. Manajemen dan Proses Pendidikan (File Format PDF)
  12. Isi Pendidikan (File Format PDF)
  13. Sistem Evaluasi (File Format PDF)
  14. Surat Pernyataan

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

 1 Tidak
24. SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.
  1. KTP (File Format PDF)
  2. NPWP Sekolah (File Format PDF)
  3. NPWP Penanggungjawab (File Format PDF)
  4. Akta Notaris (File Format PDF)
  5. Struktur Organisasi (File Format PDF)
  6. Surat Permohonan ke DPMPTSP (File Format PDF)
  7. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen di atas Materai 10.000 (File Format PDF)

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

 3 Ya